Palu – Bupati Banggai, H. Amirudin Tamoreka, menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di Grand Sya Hotel, Palu, Senin (27/4/2026).
Forum perencanaan pembangunan tahunan ini mengusung tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui mobilitas investasi serta peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, perwakilan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Staf Ahli Pemerataan Wilayah Regional, perwakilan Kementerian Kesehatan melalui Direktur Kesehatan Lingkungan, anggota DPR RI dan DPD RI, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, unsur Forkopimda, para bupati/wali kota se-Sulawesi Tengah, serta jajaran kepala OPD.
Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan agenda strategis dan wajib, mengingat masih tingginya angka kemiskinan di Sulawesi Tengah yang berada di atas rata-rata nasional. Saat ini tercatat sebanyak 236.657 kepala keluarga berada pada desil 1 dan 2, dengan target penurunan sebesar 5 persen setiap tahun.
Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) disebut menjadi kunci dalam memastikan kebijakan, intervensi program, serta evaluasi pembangunan berjalan lebih tepat sasaran.
Selain itu, pentingnya kolaborasi lintas sektor juga ditekankan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Di tengah era efisiensi, penyelesaian persoalan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.
Dua sektor utama, yakni kesehatan dan pendidikan, disebut sebagai hak dasar masyarakat yang wajib menjadi prioritas. Kedua sektor ini dinilai menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
Melalui Musrenbang RKPD ini, diharapkan perencanaan pembangunan tidak hanya berhenti pada dokumen, tetapi menjadi komitmen nyata yang diwujudkan dalam pelaksanaan program di lapangan. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan, menurunkan angka kemiskinan, serta membawa Sulawesi Tengah menuju kemajuan yang berkelanjutan.
(ard)
