100 Hari Transformasi MBG 2.0: APGI 3T Desak Badan Gizi Nasional Berikan Kepastian bagi Ribuan Mitra Pembangunan Dapur
JAKARTA, 31 Oktober 2026 –
Memasuki masa 100 hari kepemimpinan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryoni dalam rangka transformasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2.0, Asosiasi Pengusaha/Mitra Gizi Indonesia (APGI) 3T Terpencil menyampaikan pernyataan kritis terkait ketidakpastian yang dialami ribuan mitra pembangunan fasilitas dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ketua BPP Bidang Publikasi & Media APGI 3T Terpencil, Jawel Husin, menegaskan bahwa para mitra beserta masyarakat pada dasarnya sepenuhnya mendukung upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program, memberantas praktik korupsi, serta meningkatkan efisiensi anggaran MBG. Meski begitu, transformasi yang digembar-gemborkan belum menyelesaikan permasalahan nyata yang dialami para mitra penyedia fasilitas di daerah terpencil.
“Transformasi tidak cukup disampaikan melalui presentasi dan publikasi keberhasilan. Transformasi harus bisa dibuktikan melalui penyelesaian persoalan yang nyata di lapangan,” ujar Jawel dalam pernyataan resmi pada Sabtu (31/10/2026).
Berdasarkan data internal APGI 3T, terdapat sekitar 5.000 titik lokasi yang sudah memperoleh Surat Keputusan resmi dari BGN Pusat, dengan proses pengajuan yang melibatkan Satgas Daerah dan pejabat pemerintah setempat. Sebanyak 2.000 unit dapur telah selesai dibangun 100 persen, sedangkan sisanya masih berada pada tahap pembangunan 50 hingga 70 persen.
Awalnya para mitra membangun fasilitas dapur tersebut dengan skema kontraktor atau penyedia fasilitas, di mana aset bangunan akan melalui proses penilaian oleh Kementerian Keuangan sebelum dibayar oleh negara melalui BGN. Namun, muncul perubahan ketentuan melalui surat keputusan lanjutan yang mewajibkan mitra mengoperasikan dapur dengan skema pengembalian modal melalui insentif harian. Perubahan model bisnis yang diterapkan secara sepihak ini menimbulkan beban keuangan berat bagi mitra yang sudah mengeluarkan dana pribadi maupun pinjaman bank untuk pembangunan fasilitas.
“Jangan hanya menghitung uang yang berhasil dihemat negara. Hitung juga modal masyarakat yang sudah dikeluarkan untuk membangun infrastruktur program. Cicilan bank tetap berjalan, biaya pemeliharaan ada, dan aset terus mengalami penyusutan tanpa ada kepastian operasional,” tegas Jawel.
Selain persoalan penyelesaian investasi, APGI 3T juga mengkritik praktik kegiatan “aktivasi dapur” yang sering disamakan dengan operasional penuh program. Dalam kegiatan persiapan tersebut, mitra kerap dibebankan biaya tambahan hingga Rp50 juta untuk kebutuhan perlengkapan seremonial seperti tenda, sound system, televisi, dan perangkat Zoom, tanpa petunjuk teknis mekanisme pembiayaan yang jelas dari pihak pusat.
Asosiasi ini juga meminta BGN memperjelas batas tanggung jawab antara mitra penyedia fasilitas dan pihak pengelola operasional dapur. Saat ini mitra sering kali disalahkan atas permasalahan administrasi maupun laporan pertanggungjawaban harian, padahal tugas tersebut merupakan wewenang tenaga operasional dan staf akuntansi yang ditunjuk langsung oleh BGN.
APGI 3T mendesak Kepala BGN Sudaryono membuka ruang dialog kolaboratif secara langsung dengan para mitra wilayah 3T, bukan hanya menempatkan mereka sebagai objek penertiban. Asosiasi menekankan wilayah 3T membutuhkan kebijakan dan petunjuk teknis khusus, serta mekanisme penyelesaian investasi yang transparan. Keberhasilan program MBG tidak boleh hanya dinilai dari narasi efisiensi anggaran dan seremoni aktivasi, tetapi juga keadilan bagi seluruh pihak yang sudah berkontribusi membangun infrastruktur program di lapangan.
“Kami bukan musuh BGN. Kami adalah mitra yang pernah percaya pada janji negara. Hari ini, kami berdiri untuk menagih kepastian atas janji tersebut,” pungkas Jawel.
