Ar. Erlangga Baskara (Associate Director PT. Pandega Desain Weharima (PDW): Perlu Dikembangkan Konsep Hunian Alternatif seperti Co-housing serta Optimalisasi Lahan melalui Peningkatan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).
Jakarta, Milleniumpost.id
Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta kembali mengangkat isu krusial mengenai keadilan ruang dan penyediaan hunian yang merata bagi masyarakat perkotaan. Dalam sebuah diskusi interaktif, ditekankan bahwa teknologi tinggi dan pembangunan kota harus berpihak kepada pelibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, regulasi, serta perencanaan ruang.
Ar. Erlangga Baskara (Associate Director PT. Pandega Desain Weharima (PDW) menyoroti bahwa kota yang baik tidak seharusnya eksklusif dan hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Perencanaan kota kerap kali mengabaikan realitas bahwa sebagian besar masyarakat, termasuk para pekerja yang harus menempuh perjalanan jauh dari luar kota, menghadapi tantangan berat akibat tingginya biaya dan minimnya akses hunian terjangkau di pusat kota.
Inovasi Co-Housing dan Peningkatan Kapasitas Hunian Lokal
Salah satu solusi yang diusulkan adalah pengembangan konsep hunian alternatif seperti co-housing serta optimalisasi lahan melalui peningkatan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Dengan regulasi yang tepat, rumah atau kawasan yang selama ini hanya dibangun setinggi 2 lantai dapat dioptimalkan menjadi 4 hingga 5 lantai melalui konsolidasi lahan, baik di kawasan kampung kota maupun permukiman lainnya.
”Kalau regulasinya bisa membolehkan dan membuka kesempatan, kita bisa meningkatkan kapasitas hunian di tengah kota. Dengan konsolidasi lahan dan penambahan lantai yang diiringi standar bangunan yang baik, hal ini akan memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain dan masyarakat luas untuk mendapatkan hunian yang layak,” ujar Erlangga
Pendekatan ini dinilai jauh lebih efektif dibandingkan terus melakukan ekspansi kota ke wilayah pinggiran. Selain meningkatkan kuantitas dan kualitas hunian, penataan ruang yang lebih padat namun tertata ini juga dapat memperlebar akses jalan, memperbaiki fasilitas lingkungan, serta menekan risiko kebakaran yang sering terjadi di kawasan padat penduduk.
Peran Pemerintah dan Optimalisasi Aset BUMD/BUMN.
Dalam diskusi tersebut juga disoroti pentingnya intervensi pemerintah daerah dan pusat melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Aset-aset pemerintah yang ada dinilai harus diarahkan kembali untuk kepentingan pelayanan publik dan penyediaan hunian terjangkau (affordable housing), bukan sekadar berorientasi pada keuntungan komersial (profit center).
IAI Jakarta terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, arsitek, dan masyarakat untuk memastikan bahwa pembangunan Jakarta ke depan benar-benar inklusif, adil, serta mampu memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga kota dalam mengakses hunian yang aman dan nyaman, ujar Erlangga.
Soroti Kepadatan Horizontal dan Efisiensi Transportasi, IAI Jakarta Dorong Transformasi Kota Menuju Pembangunan Berkelanjutan
Erlangga juga menyoroti tantangan tata ruang Jakarta yang masih didominasi oleh kepadatan horizontal dibandingkan kota-kota global lainnya seperti Singapura, New York, dan Hong Kong yang memiliki porsi ruang hijau dan konektivitas transportasi publik jauh lebih tinggi.
Dalam diskusi mengenai tata kota, dibahas bagaimana pola pertumbuhan kota yang melebar ke wilayah penyangga (seperti Tangerang, Bekasi, dan Bogor) berdampak pada tingginya waktu tempuh masyarakat serta rendahnya persentase penggunaan transportasi umum. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari jutaan komuter yang bergerak setiap hari, sebagian besar masih belum beralih secara maksimal ke moda transportasi massal.
Paradoks Transportasi dan Waktu Hilang di Jalan
Kondisi kemacetan ini menyebabkan kerugian waktu yang masif bagi warga. Rata-rata warga menghabiskan ratusan jam per tahun di jalan akibat perjalanan yang panjang dan kompleks — mulai dari menggunakan ojek online, kereta, hingga berjalan kaki untuk berpindah moda transportasi.
”Secara pengalaman personal, komuter dengan transportasi publik yang nyaman maksimal 60 menit door-to-door adalah ideal. Namun realitasnya, warga harus menghadapi waktu tempuh yang jauh lebih lama karena kota kita terus melebar dan terpencar,” ungkap narasumber.
Dorongan 5 Poin Utama untuk Revitalisasi Kota
Untuk mengatasi permasalahan perkotaan ini, IAI Jakarta mendorong lima poin utama perubahan paradigma pembangunan, yaitu:
1. Hunian di Koridor Transit: Penyediaan hunian komersial maupun affordable housing yang terintegrasi langsung dengan jalur transit utama.
2. Jaringan Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian): Pengembangan konektivitas jalur pejalan kaki yang aman dan menerus hingga menjangkau kawasan kampung dan permukiman.
3. Pusat Layanan Terdekat: Memastikan fasilitas harian seperti sekolah dan layanan kesehatan dapat diakses dalam waktu kurang dari 15 menit dari permukiman (15-minute city).
4. Efisiensi Transit: Peningkatan kualitas konektivitas first-mile dan last-mile guna memangkas total biaya dan waktu perjalanan warga.
5. Intensifikasi Ruang Hijau dan Publik: Mengembalikan ruang-ruang kota bagi warga melalui konsolidasi lahan, pelebaran jalan untuk pejalan kaki, serta penambahan porsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang kini di Jakarta masih berada di kisaran 5,59%.
Transformasi dari Moving Faster Menuju Moving Less
Ke depan, arah pembangunan kota didorong untuk beralih dari konsep moving faster (membuat orang bergerak lebih cepat dengan jalan tol atau perluasan wilayah) menjadi moving less (membuat fasilitas dan kebutuhan harian lebih dekat dengan tempat tinggal sehingga warga tidak perlu bergerak terlalu jauh).
Dengan intensifikasi titik-titik konsentrasi di koridor transit serta kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Jakarta diharapkan mampu bertransformasi menjadi kota yang berkelanjutan, regeneratif, serta memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warganya pada tahun 2045.
