Dua Tahun Pemerintahan: Al Araf Ajak Semua Pihak Jaga Kualitas Demokrasi dan Konstitusi
JAKARTA, Milleniumpost.id
Momentum dua tahun jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memantik perhatian dari berbagai kalangan masyarakat sipil. Peneliti Senior Imparsial sekaligus Ketua Centra Initiative, Al Araf, menyampaikan catatannya mengenai pentingnya menjaga arah reformasi, khususnya terkait dengan pembatasan peran militer di ranah sipil demi kedewasaan demokrasi Indonesia.
Dalam berbagai kesempatan diskusi publik dan opini medianya, Al Araf menyoroti dinamika sosial politik yang terjadi, termasuk respons aparat keamanan terhadap gelombang aksi demonstrasi mahasiswa yang marak terjadi belakangan ini. Ia mengingatkan kembali esensi amanat undang-undang pasca-Reformasi 1998.
“Pada dasarnya, demonstrasi adalah ekspresi politik warga atas ketidakpuasan terhadap cara negara mengelola kekuasaan dan menjalankan pemerintahan. Besar kecilnya gelombang protes berkaitan erat dengan cara negara merespons persoalan masyarakat,” ujar Al Araf,
Menurut Al Araf, meluasnya peran militer ke sektor non-pertahanan serta wacana perubahan regulasi, seperti revisi Undang-Undang TNI, perlu dikaji secara mendalam dan hati-hati agar tidak mengaburkan batas profesionalisme yang telah ditata sejak era reformasi.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa maraknya ekspresi pendapat di ruang publik oleh kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil dalam momentum dua tahun pemerintahan ini harus dilihat sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial yang sehat.
“Aksi demonstrasi damai tidak dapat diperlakukan sebagai ancaman militer yang membutuhkan pengerahan tentara. Pengamanan demonstrasi merupakan ranah kepolisian yang dalam pelaksanaannya harus tetap menghormati hak asasi manusia dan kebebasan sipil,” tambahnya.
