Wisnu Salman Dorong Penguatan Energi Domestik dan Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan
Jakarta, Milleniumpost.id
Kemandirian energi menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Penguatan sumber energi domestik, konsistensi kebijakan, serta tata kelola sektor pertambangan yang bertanggung jawab dinilai menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan energi Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Ir. Wisnu Salman, S.T., IPM., ACPE., ASEAN Eng., C.EIA, Wakil Ketua Komisi Tetap Ketahanan Energi KADIN Indonesia, saat menjadi narasumber dalam Diskusi “Kemandirian Energi untuk Kemakmuran Rakyat” yang digelar di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, di antaranya Goldy Herdiyansyah Doelah, S.T., M.T., IPP, Pengurus Pusat BKTI PII; Yudi Nugraha, Senior Manager Relations PT Pertamina Hulu Rokan (PHR); serta Hendro Syukur, Staf Wasekjend LMND.
Dalam paparannya, Wisnu menegaskan bahwa sektor pertambangan masih memiliki posisi strategis dalam kehidupan masyarakat maupun perekonomian nasional. Berbagai kebutuhan dan aktivitas kehidupan modern, menurutnya, tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan hasil pertambangan.
Namun, keberadaan sektor pertambangan harus diiringi dengan tata kelola yang bertanggung jawab. Kegiatan pertambangan, kata Wisnu, perlu memperhatikan aspek lingkungan, efektivitas pengelolaan, serta kepentingan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan.
“Tidak mungkin kita tanpa pertambangan. Hampir semua aktivitas kita bersumber dari pertambangan. Tetapi bagaimana kegiatan pertambangan itu memberikan keberkahan, dilakukan secara efektif, dan memperhatikan dampak penambangan yang tidak bertanggung jawab,” ujar Wisnu.
Menurutnya, tantangan sektor pertambangan saat ini semakin kompleks karena dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari perubahan kondisi ekonomi global, kebijakan pemerintah, kebijakan perdagangan internasional, hingga fluktuasi harga komoditas di pasar dunia.
Karena itu, Wisnu menilai konsistensi kebijakan menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat lokal membutuhkan arah kebijakan yang jelas dan berkelanjutan agar pengembangan sektor pertambangan dapat memberikan manfaat secara optimal.
“Kalau kebijakan konsisten, pelaku usaha bisa membuat perencanaan, masyarakat juga mempunyai kepastian, dan pemerintah dapat mengarahkan pengelolaan sumber daya secara lebih baik,” demikian substansi pandangan yang disampaikan dalam diskusi tersebut.
Selain membahas sektor pertambangan, Wisnu juga menyoroti persoalan ketahanan energi nasional, khususnya kebutuhan minyak dan bahan bakar minyak (BBM).
Ia mengingatkan bahwa kebutuhan BBM nasional masih lebih besar dibandingkan kemampuan produksi minyak dalam negeri. Kondisi tersebut membuat Indonesia masih membutuhkan pasokan dari luar negeri.
“Produksi minyak kita sekitar 600 ribu, sementara kebutuhannya sekitar satu juta. Artinya kita masih membutuhkan impor,” jelasnya.
Menurut Wisnu, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat sumber energi domestik sekaligus melakukan diversifikasi energi. Indonesia memiliki berbagai potensi sumber energi yang dapat dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan impor.
Ia mendorong pengembangan energi surya, tenaga air, energi angin, panas bumi, serta berbagai inovasi energi lainnya sesuai dengan potensi masing-masing wilayah.
Wisnu juga melihat sektor pertanian memiliki peluang untuk berkontribusi dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Komoditas seperti singkong dan jagung, menurutnya, tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai produk pangan, tetapi juga berpotensi dikembangkan sebagai bahan baku energi.
Pengembangan bahan bakar berbasis komoditas pertanian dinilai dapat menciptakan pasar baru bagi hasil produksi petani. Dengan demikian, kebijakan energi tidak hanya berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan bahan bakar, tetapi juga dapat dikaitkan dengan penguatan ekonomi masyarakat.
“Kalau kita bisa mengembangkan energi berbasis pertanian, seperti singkong dan jagung, maka ada dua manfaat yang bisa didorong sekaligus, yaitu memperkuat ketahanan energi dan membuka pasar bagi hasil pertanian,” kata Wisnu.
Ia menilai Indonesia memiliki modal sumber daya alam yang besar untuk membangun sistem energi yang lebih beragam. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dikelola secara efektif, berkelanjutan, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Karena itu, kemandirian energi menurut Wisnu tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi energi, tetapi juga membutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Diskusi “Kemandirian Energi untuk Kemakmuran Rakyat” pun menjadi ruang untuk memperkuat gagasan mengenai masa depan energi Indonesia, dengan menempatkan ketahanan energi, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, serta peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat sebagai bagian yang saling berkaitan.
Dengan penguatan sumber energi domestik dan diversifikasi energi, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pembangunan dan kemakmuran rakyat.
