Kepala Kanwil HAM Jawa Barat, Hasbullah Budian: Jawa Barat Memiliki Posisi Strategis sebagai Barometer Nasional Penegakan Hak Asasi Manusia, Pemda Jabar Harus Hadir Paling Depan dalam Memastikan Pemenuhan Hak Asasi Manusia dengan Memperkuat Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.
Jakarta, Milleniumpost.id
Wakil Menteri HAM, Mugiyanto mengukuhkan 188 Penggerak HAM di Aula Gedung K.H. Abdurrahman Wahid Lantai 8, Kementerian Hak Asasi Manusia, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan. (30/07/26).
Kepala Kanwil HAM Jawa Barat, Hasbullah Budian, saat diwawancarai beberapa awak media mengatakan,”Para Penggerak HAM yang dikukuhkan tersebut akan bertugas memantau kondisi pemenuhan hak asasi manusia hingga tingkat desa. Program ini menjadi bagian dari implementasi Asta Cita Presiden dalam memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia.
Jelas Kepala Kanwil HAM Jawa Barat, Hasbullah Budian lebih lanjut, Target awal pembentukan Penggerak HAM di Indonesia mencapai 200 orang. Namun, hanya 188 orang yang memenuhi persyaratan administrasi, salah satunya harus berdomisili di wilayah penugasan.”
“Target tahun ini memang 200 orang, tetapi yang memenuhi syarat dan dikukuhkan sebanyak 188 orang. Mereka yang akan menjadi mitra kami dalam memotret kondisi pemenuhan HAM di masyarakat,” ujar Hasbullah.
Menurutnya, persoalan hak asasi manusia saat ini paling banyak ditemukan di tingkat desa. Berbagai persoalan seperti kemiskinan, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga perlindungan kelompok rentan menjadi fokus utama pemantauan para Penggerak HAM.
“HAM itu dimensinya sangat luas. Teman-teman Penggerak HAM nanti akan melihat bagaimana kondisi nyata di desa, apakah hak masyarakat sudah terpenuhi atau belum,” katanya.
Hasbullah menilai Jawa Barat memiliki posisi strategis sebagai barometer nasional karena jumlah penduduknya yang telah melampaui 50 juta jiwa. Berbagai isu HAM yang muncul di Jawa Barat kerap menjadi perhatian publik nasional, mulai dari persoalan kelompok rentan, isu keagamaan, hingga kasus adopsi anak yang sempat menjadi sorotan.
“Apapun yang terjadi di Jawa Barat hampir selalu menjadi perhatian nasional. Karena itu kami harus hadir paling depan dalam memastikan pemenuhan hak asasi manusia,” ujarnya.
Ia menegaskan, setiap muncul persoalan yang berkaitan dengan HAM, Kanwil HAM Jawa Barat selalu turun langsung melakukan pemantauan, baik terhadap korban maupun pelaku, agar seluruh proses tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Menanggapi polemik yang berkembang terkait penanganan tindak kriminal, Hasbullah mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.
“Dari perspektif HAM, jangan sampai masyarakat bertindak di luar hukum. Bahkan jangan sampai muncul praktik yang menjadikan penangkapan pelaku sebagai ladang mencari keuntungan. Itu yang harus dicegah,” tegasnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Kanwil HAM Jawa Barat juga membangun sinergi dengan berbagai unsur masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral yang melibatkan pemerintah daerah, komunitas, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil.
“Kami sudah meluncurkan sinergi lintas sektoral bersama berbagai elemen masyarakat. Alhamdulillah mendapat apresiasi yang sangat baik dari berbagai komunitas,” katanya.
Hasbullah menjelaskan, para Penggerak HAM akan bekerja berdasarkan kontrak selama satu tahun. Kinerja mereka akan dievaluasi dan berpeluang diperpanjang apabila menunjukkan hasil yang baik.
“Sementara masa tugasnya satu tahun. Tahun depan akan kami evaluasi. Jika kinerjanya baik, tentu bisa diperpanjang,” ujarnya.
Dengan keterbatasan jumlah pegawai Kanwil HAM Jawa Barat yang hanya sekitar 31 orang, keberadaan Penggerak HAM diharapkan mampu memperkuat jangkauan pemantauan serta menghadirkan data yang lebih akurat mengenai kondisi hak asasi manusia di berbagai daerah di Jawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Kanwil HAM juga meluncurkan sebuah fitur aplikasi yang memungkinkan berbagai data terkait kondisi HAM di desa dapat dihimpun dan dipantau secara lebih sistematis.
“Melalui aplikasi ini, seluruh data mengenai persoalan HAM di desa bisa terdokumentasi sehingga menjadi dasar penyusunan kebijakan ke depan,” jelasnya.
