INDONESIA–JERMAN CETAK TONGGAK SEJARAH AI INKLUSIF: MENDORONG EKOSISTEM DATA TERBUKA DAN AI BERBASIS MASYARAKAT
Jakarta, Milleniumpost.id
Sejak 2023, Kementerian PPN/Bappenas bersama Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH telah melaksanakan “FAIR Forward – Artificial Intelligence for All”, sebuah inisiatif dari kerja sama pembangunan Jerman melalui Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).
FAIR Forward merupakan program global yang mencakup tujuh negara di Asia dan Afrika, sebagai upaya mengembangkan sumber daya Kecerdasan Artifisial (AI) yang meminimalisasi bias, beretika, dan sesuai dengan konteks lokal di Indonesia. FAIR Forward senantiasa mengejar tujuan utamanya dalam mendemokratisasi AI secara global melalui pengembangan inovasi lokal dengan membuka sumber data latih AI.
Direktur Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital Kementerian PPN/Bappenas Andianto Haryoko menegaskan komitmen Indonesia dalam mempercepat transformasi digital nasional. “Pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mempercepat transformasi digital nasional. Transformasi ini tidak hanya diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui penguatan kebijakan pemerintah, tata kelola data, keamanan digital, serta pengembangan ekosistem dan inovasi digital yang berkelanjutan,” ujar Direktur Andianto dalam Acara “Kerja Sama Indonesia-Jerman FAIR Forward: Mendorong Ekosistem Data Terbuka dan AI Berbasis Masyarakat” di Jakarta, Rabu (6/5).
Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Kementerian PPN/Bappenas bersama FAIR Forward meneliti isu-isu terkait krisis iklim, mengadopsi AI untuk iklim dalam ekonomi biru Indonesia, melanjutkan implementasi program pembelajaran sebaya (peer-to-peer learning) dan pengembangan kapasitas bagi pembuat kebijakan Indonesia dalam bidang AI, serta menjembatani pembelajaran kebijakan AI lintas benua Asia-Afrika.
Urban Development dan Cross-Cutting Topics Cooperation Area Lead GIZ Thomas Foerch menekankan potensi kerja sama Jerman dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia untuk inovasi transformasi digital. “Jerman dikenal secara global sebagai pusat pemajuan inovasi. Melalui keunikan FAIR Forward, kami berkomitmen untuk mendorong Indonesia sebagai uji coba inovasi AI dalam kerja sama bilateral antara negara kita. Dimulai dari mengembangkan data latih dan sumber data terbuka, penguatan kemampuan teknis SDM lokal, dan mengembangkan kerangka kebijakan AI beretika dari pembelajaran EU AI Act dan sesama negara Afrika serta Asia. Kami juga membuka kesempatan belajar Etika AI untuk Pembuat Kebijakan bersertifikat secara gratis di platform global Atingi,” urai Thomas.
FAIR Forward mendorong pendekatan AI secara inklusif untuk inovasi masyarakat adat, terutama dalam memperkuat ketahanan iklim. Pendekatan ini menekankan pentingnya etika dalam pengumpulan sumber data terbuka yang mempertimbangkan analisa gender dan PADIATAPA (Persetujuan di Awal Tanpa Paksaan) sebagai hak masyarakat adat.
Komitmen tersebut mendapat nominasi UN SDG Digital GameChangers Award 2024-Category 2: Planet – Innovation for our climate and environment “Artificial Intelligence Meets Jungle/Forest Forward”. Selain itu, FAIR Forward juga berkontribusi dalam penetapan kebijakan etika AI nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, seperti UNESCO AI for Environment and Ecosystems Toolkit for Policymakers.
Melalui kerja sama dengan mitra, FAIR Forward telah mengembangkan berbagai proyek berbasis AI, seperti pemetaan indikatif hutan High Carbon Stock (HCS) nasional yang kini menjadi model percontohan bagi pemerintah Goa, India dan Senegal, Afrika Barat oleh Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP). Kapasitas masyarakat pesisir di Maros dan Pulo Aceh dalam memperkuat ketahanan iklim juga didukung oleh jaringan internet komunitas dan pendekatan sains warga berbasis pemodelan AI lokal.
Selain itu, para pengambil kebijakan juga mendapat program pelatihan AI dari Harapura Impact dan Aptaworks melalui ruang dialog strategis untuk memahami potensi serta risiko AI secara kritis, kontekstual, dan partisipatif demi mendorong lahirnya tata kelola kebijakan AI yang beretika di Indonesia.
