Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Mengadakan Seminar Nasional Dengan Tema ; “Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045 ”
Jakarta, Milleniumpost.id
Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) mengadakan seminar nasional dengan tema ; “Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045 ” di Gedung Perpusnas RI Jakarta pada hari Rabu, 20 Agustus 2025.
Jaleswari Pramodhawardani sebagai Kepala Lab 45 menjelaskan bahwa refleksi 8 dekade dan refleksi menuju Indonesia Emas 2045 di bidang partai politik kemudian pertahanan itu menunjukkan bahwa Indonesia selama 8 dekade itu dengan pasang surut demokrasi itu menunjukkan ternyata kita selama 8 dekade ini ada beberapa item-item indikator objektif yang turun.
Sedangkan demokrasi kita berdasarkan indeks global itu sudah dinyatakan turun. Tadi disampaikan bahwa refleksi 8 dekade ini kita juga melihat bahwa projeksi untuk 100 tahun Indonesia itu juga ditentukan beberapa syarat salah satunya adalah bagaimana ide kreatif para pemimpin negeri ini sejak Presiden baru dan lain-lain memperlakukan indikator-indikator objektif sebagai alat untuk memperbaiki Indonesia. Ini kita perlakukan sebagai perjalanan melihat kebelakang sebentar melihat sejarah kita dengan segala pasang surut sembari kita memproyeksikan bagaimana upaya strategis yang bisa dilakukan bersama.
Kami berdasarkan data yang ada mencoba untuk memperlihatkan dan memberikan lonceng peringatan bahwa kita sekarang dalam posisi capaian yang mungkin baik tapi juga ada yang turun. Bagaimana Presiden yang sekarang memperlakukan ini untuk agar tidak terus turun indeksnya.
Pembenahan regulasi atau reformasi regulasi itu menjadi sebuah keniscayaan. Masalahnya penerbitan regulasi jika tidak diimbangi dengan aksi nyata dengan penegakan hukum yang tidak berpihak. Bagaimana politik itu memiliki niat baik atau political will pemimpinnya itu juga tidak berarti apa-apa jika itu hanya sekedar formalitas. Itu harus nyata dengan perbuatan.
Ketika kita berbicara regulasi yang dibenahi dan harus diturunkan dalam kebijakan program-program pemerintah. Harus ada sanksi yang tegas ketika ada penyimpangan. Itu harusnya konsistensi dilakukan. Kita tahu bahwa ide kreatif Presiden punya keunikan tersendiri. Pak Jokowi pasti berbeda dengan Pak Prabowo. Justru yang menurut kami penting di Lab45 adalah bagaimana masyarakat sipil, media dianggap sebagai pilar demokrasi itu bekerjasama bersama masyarakat sipil dan think-thank bersama-sama kita mengkritisi jalannya roda pemerintahan, tutupnya.
Ali Nur Alizen (Analis Maha Data LAB 45) mengatakan teknologi digital membuat dinamika ini semakin rumit. Konvergensi dan ekspansi industri media melalui merger dan akuisisi, mendorong persaingan ketat yang sulit dihadapi oleh media kecil.
Era ini ditandai dengan pergeseran radikal melalui deregulasi yang membuka ruang kebebasan pers. Kebijakan seperti penghapusan SIUPP, pembubaran Departemen Penerangan, pembentukan lembaga independen sebagai regulator media, mengakhiri monopoli negara.
Konvergensi dan ekspansi industri media melalui merger dan akuisisi, mendorong persaingan ketat yang sulit dihadapi oleh media kecil.
Sekarang, kepemilikan media semakin terkonsentrasi pada segelintir korporasi, dan banyak di antaranya punya afiliasi politik. Ini jadi tantangan besar bagi ekosistem pers yang sehat dan independen, tutupnya.
Christian Guntur Lebang (Analis Utama Politik Keamanan) ; “Ditengah kondisi kita membutuhkan banyak talenta siber TNI, sepertinya kebijakan personalia dan organisasinya belum memberikan ruang bagi talenta siber terbaik TNI mengisi dan mendapatkan tempat-tempat terbaik di tubuh TNI sendiri.
Kajiam Ini berfokus kepada pengembangan pertahanan siber di TNI dalam koridor penguatan demokrasi di Indonesia, Wacana pembentukan Angkatan siber serta revisi UU TNI yang menambahkan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Siber membuat diskusi mengenai proses adaptasi peperangan siber dalam militer Indonesia menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan. Namun, terdapat potensi pengembangan kapasitas siber TNI yang berfokus kepada ancaman operasi Informasi tanpa peta jalan yang jelas bagaimana integrasi ruang siber sebagai bagian integral dari postur TNI yang modern.
Guntur menilai kebijakan validasi organisasi TNI lebih banyak menekankan pada pasukan elite konvensional seperti Kopassus, sementara bidang strategis baru seperti siber belum mendapat prioritas, tutupnya.
Salma Nihru (Analis Maha Data & Politik LAB 45)
mengatakan bahwa di agenda hari ini kami mencoba untuk melakukan refleksi kritis terkait dengan bagaimana relasi dari media massa dengan negara itu sendiri. Nanti teman-teman dapat membaca hasil risetnya secara utuh di website Lab45. Disitu kami mencoba untuk mengulik bagaimana intervensi-intervensi dari negara itu sendiri di era pra kemerdekaan sampai dengan saat ini. Kami juga melakukan proyeksi selama 20 tahun kedepan.
Kalau dari media massa hasil temuan kami, intervensi yang dilakukan oleh negara itu tidak pernah benar-benar hilang. Itu tetap terjadi mungkin bentuknya saja yang berubah dari mulai sebelumnya mungkin dilakukan pembredelan, melalui mekanisme pengaturan, delegitimasi oleh regulasi. Saat ini intervensi yang dilakukan menjelma dengan kekerasan-kekerasan yang langsung dilakukan kepada jurnalis serta bagaimana regulasi pasar yang lemah. Regulasi pasar yang lemah meningkatkan konsentrasi kepemilikan yang mana itu mengancam pesan-pesan yang seharusnya beragam dan diterima oleh publik tapi sangat terkonsentrasi.
Yang diharapkan kepada Komdigi sendiri itu mungkin fokus pengaturannya lebih beralih. Jangan fokus kepada konten. Kita dari mulai sejak warisan kolonial kita kecenderungannya meregulasi konten. Yang melanggar ketertiban umum, ujaran kebencian itu bisa sangat dipelintir. Mungkin pengaturannya lebih diarahkan kepad hal-hal yang seharusnya diatur oleh negara misalnya masalah yang saat ini dihadapi oleh negara terkait dengan bagaimana keberlanjutan bisnis mereka sangat terancam dan itu tentu sangat mengganggu menjalankan perannya untuk mengawal demokrasi itu sendiri, tutupnya.
Omar Farizi Wonggo (Analis Politik Keamanan) menjelaskan bahwa untuk agenda hari ini refleksi 8 dekade demokrasi dan juga partai politik itu sangat berkutat pada kekuasaan eksekutif dimana demokrasi kita sangat bergantung pada eksekutif. Apabila eksekutifnya cukup terkonsolidasi secara inklusif atau terbuka dengan memberikan peluang ruang evaluasi ataupun perimbangan terhadap pilar-pilar lainnya seperti legislatif dan yudikatif justru itu akan membuat demokrasi kita lebih baik. Tetapi disaat ini justru pembangunannya cenderung esklusif dimana ada tekanan-tekanan dan kooptasi berbagai pilar itu sendiri. Semuanya ini kalau berdasarkan kajian kami itu bermuara pada partai politik sehingga relevansinya sangat besar peranan partai politik terhadap pilar-pilar demokrasi yang ada di Indonesia.
Untuk kebijakan baik yang sudah dikeluarkan oleh Presiden Prabowo itu seharusnya dapat terlembagakan agar konsisten kebawahnya. Dan juga menciptakan roda komunikasi yang baik dari tingkat atas sampai bawah agar masyarakat tidak bingung terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Untuk pembarantasan korupsi terkait materi yang dibawa yaitu korupsi politik, karena pada dasarnya korupsi politik itu sangat identik dengan partai politik. Karena partai politik saat ini sangat terasa pragmatisme transaksionalnya dan adanya hubungan klien pemodal besar sehingga kurang bisa mengejahwantakan nilai-nilai yang diinginkan masyarakat.
Harapannya dengan adanya perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo itu bisa mengurangi korupsi politik. Utamanya dengan bantuan keuangan partai politik. Diharapkan dengan partai politik memiliki bantuan keuangan yang besar dari pemerintah itu bisa memotong jalur pemodal-pemodal besar pada partai politik sehingga mengurangi korupsi politik, tutupnya.
