Irfan Ahmad, Ketua umum DPP APKARINDO (2026–2031): APKARINDO Desak Pemerintah Bentuk BPDP dan Selamatkan Nasib Petani
Jakarta, Milleniumpost.id
Asosiasi Petani Karet Indonesia (APKARINDO) menyuarakan alarm bahaya atas terpuruknya industri karet nasional. Jika tidak ada langkah strategis dan intervensi kebijakan dari pemerintah, Indonesia yang memiliki luas lahan karet terkemuka berisiko menjadi negara pengimpor karet di masa depan.
Peringatan keras tersebut disampaikan langsung oleh Irfan Ahmad, Ketua umum DPP APKARINDO (2026–2031), usai gelaran Diskusi Nasional Bersama Petani Karet yang berlangsung di Auditorium Gedung F, Kementerian Pertanian RI, Jakarta.
”Karet ini berada di posisi paling bawah secara taraf hidup dan ekonomi. Ini menjadi PR besar kami di APKARINDO untuk diperjuangkan. Jangan sampai komoditas lain disentuh dan diperhatikan oleh pemerintah, sementara karet kita tersisihkan dan tidak terurus,” tegas Irfan Ahmad saat diwawancarai awak media, pada acara Diskusi Nasional APKARINDO:
Lebih lanjut Irfan Ahmad memaparkan.
Posisi Indonesia Tergeser ke Peringkat Tiga Dunia, jelasnya. Ia membeberkan realita pahit mengenai penurunan drastis kinerja ekspor karet alam Indonesia. Pada periode 2024–2025, nilai ekspor karet Indonesia merosot hingga ke angka Rp50 triliun, jauh menurun dibandingkan masa keemasannya.
Kondisi ini membuat posisi Indonesia dalam peta industri karet dunia kian terperosok. Indonesia yang sebelumnya mengokohkan diri sebagai produsen karet terbesar nomor dua di dunia, kini terlempar ke posisi ketiga setelah tergeser oleh Pantai Gading (Ivory Coast), sementara posisi puncak masih dipegang oleh Thailand.
”Apa ceritanya kalau ke depan Indonesia sampai impor karet? Padahal kita punya luas lahan yang sangat besar dan jumlah petani yang sangat banyak. Bahan karet alam ini tidak tergantikan untuk industri vital seperti ban motor dan mobil. Jika dipaksa menggunakan karet sintetis, tingkat kerawanannya sangat tinggi terhadap panas,” tambahnya.
Sebagai solusi konkret, APKARINDO mendesak pemerintah untuk segera memasukkan komoditas karet ke dalam skema Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.
Melalui skema ini, dana dihimpun dari potongan bea ekspor karet dan produk turunannya. Langkah ini dipandang ideal karena tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tuturnya.
Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (GAPKINDO) telah menyatakan persetujuan terhadap skema bea ekspor ini demi menyelamatkan pasokan bahan baku pabrik yang kini kian menipis akibat produktivitas hulu yang anjlok.
Dana yang terkumpul di BPDP nantinya dikembalikan penuh ke sektor hulu untuk program peremajaan pohon (replanting), penyediaan pupuk, serta pembenahan lahan produktif.
Irfan menjelaskan, langkah ini menjadi Target Jangka Panjang untuk mendorong lahirnya Badan Karet Nasional dalam dokumen RJPMN layaknya struktur kelembagaan komoditas karet di Thailand guna mengejar ketertinggalan produksi.
Selain itu, Penguatan Struktur dan Edukasi Mutu
Tidak hanya menuntut pemerintah, namun APKARINDO juga melancarkan konsolidasi internal untuk membenahi industri karet dari akar rumput, jelasnya.
APKARINDO bertekad terus memperkuat struktur kepengurusan dari tingkat pusat, daerah, hingga ke tingkat desa di sentra-sentra perkebunan karet nasional. serta memberikan
Edukasi Petani & meningkatkan Kualitas Karet. APKARINDO juga berkomitmen mendampingi petani agar memproduksi karet bersih berkualitas tinggi serta menghentikan praktik perusakan mutu (seperti mencampur bahan karet dengan batu atau kawat). Dengan mutu yang terjaga, harga jual karet di tingkat petani otomatis akan terangkat, terangnya.
