Dr. Harris (Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM): Ketahanan Energi merupakan Salah Satu Pilar Utama Pembangunan Nasional yang harus Dibangun secara Terintegrasi dengan Ketahanan Pangan dan Air.
Jakarta, Milleniumpost.id
Ikatan Alumni Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (ILUNI SIL UI) bersama Indonesian Diaspora Network (IDN) Global menggelar Focus Group Discussion (FGD) Terintegrasi FEW Nexus bertajuk “Solusi Strategi Program dan Rencana Aksi Nasional untuk Ketahanan Pangan, Energi, dan Air Menuju Indonesia Emas 2045” di Kompleks Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Kegiatan ini menjadi wadah strategis yang mempertemukan akademisi, pemerintah, diaspora Indonesia, pakar lingkungan, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi bersama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, ketahanan pangan, krisis energi, serta pengelolaan sumber daya air sebagai fondasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam forum tersebut, Dr. Harris selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM menegaskan bahwa ketahanan energi merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional yang harus dibangun secara terintegrasi dengan ketahanan pangan dan air.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini mempercepat transformasi sektor energi melalui pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), hilirisasi, serta penyusunan berbagai regulasi yang mendukung percepatan transisi energi nasional menuju target Net Zero Emission (NZE) 2060.
Menurutnya, arah kebijakan tersebut selaras dengan visi Asta Cita pemerintah yang menempatkan swasembada energi, pangan, dan air sebagai prioritas pembangunan nasional. Kementerian ESDM sendiri memiliki empat fokus utama, yakni peningkatan penyediaan energi, perluasan akses layanan energi, percepatan transisi energi, serta hilirisasi industri energi.
Dr. Harris juga memaparkan bahwa Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan yang sangat besar, mencapai sekitar 3.687 GW, dengan potensi terbesar berasal dari tenaga surya sekitar 3.294 GW, disusul tenaga angin, panas bumi, hidro, bioenergi, dan energi laut. Sementara itu, kapasitas terpasang pembangkit EBT hingga triwulan II tahun 2026 telah mencapai 16.321 MW.
Ia mengungkapkan bahwa kontribusi EBT dalam bauran energi nasional pada Triwulan I Tahun 2026 telah mencapai 18,3 persen, melampaui target pemerintah tahun 2026 yang berada pada kisaran 17–21 persen. Pencapaian tersebut menunjukkan percepatan pemanfaatan energi bersih di Indonesia terus bergerak ke arah yang positif.
Dalam mendukung ketahanan energi nasional, pemerintah juga telah menetapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 dengan target pembangunan pembangkit sebesar 69,5 GW, di mana sekitar 61 persen atau 42,6 GW berasal dari energi baru terbarukan. Kebijakan tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat bauran energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Selain pengembangan pembangkit listrik, pemerintah juga terus memperluas implementasi bioenergi melalui program B50 yang telah diluncurkan pada Juli 2026. Program ini diproyeksikan mampu meningkatkan nilai tambah industri sawit, menghemat devisa negara, menyerap jutaan tenaga kerja, sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca secara signifikan. Di sisi lain, pemerintah juga mulai menyiapkan implementasi bioetanol secara bertahap menuju campuran E20 melalui pemanfaatan bahan baku seperti tebu, singkong, jagung, hingga aren.
Dr. Harris menambahkan bahwa pengembangan energi bersih tidak hanya mendukung ketahanan energi, tetapi juga mampu memberikan manfaat langsung terhadap sektor pangan. Pemanfaatan panas bumi, misalnya, telah digunakan untuk budidaya melon, sterilisasi media tanam kentang, penetasan telur ayam, pengeringan kopi, hingga pengolahan gula aren di berbagai daerah. Model integrasi seperti ini dinilai menjadi contoh nyata implementasi konsep Food-Energy-Water (FEW) Nexus.
Meski demikian, ia mengakui bahwa percepatan transisi energi masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kebutuhan investasi yang besar, keterbatasan pembiayaan, kesiapan jaringan listrik, koordinasi lintas sektor, hingga aspek sosial dan geopolitik. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, organisasi masyarakat, serta diaspora Indonesia agar transformasi energi nasional dapat berjalan optimal.
FGD FEW Nexus ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis berupa program dan rencana aksi nasional yang terintegrasi dalam penguatan ketahanan pangan, energi, dan air. Melalui sinergi lintas sektor tersebut, Indonesia diharapkan mampu membangun sistem pembangunan berkelanjutan yang tangguh sekaligus mempercepat terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
