Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, Dedy Noerhasan, ST., M.Si.: Kabupaten Banyumas Mencanangkan Sektor Pertanian sebagai Fondasi Utama Pembangunan Daerah di Masa Depan.
Jakarta, 28 Juli 2026 –
Mewakili Bupati Banyumas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banyumas, Dedy Noerhasan, ST., M.Si., menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Terintegrasi FEW Nexus bertajuk “Solusi Strategi Program dan Rencana Aksi Nasional untuk Ketahanan Pangan, Energi, dan Air Menuju Indonesia Emas 2045” yang diselenggarakan di Kompleks Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Forum strategis tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat. Sambutan dan paparan disampaikan oleh Ketua Ikatan Alumni Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (ILUNI SIL UI), Dr. Andre Notohamijoyo, S.Sos., MSM., Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nathalia Widjaja, serta ekonom senior Indonesia Prof. Emil Salim yang selama ini dikenal sebagai pelopor pembangunan berwawasan lingkungan.
Di sela kegiatan, Dedy Noerhasan menegaskan bahwa Kabupaten Banyumas memandang sektor pertanian sebagai fondasi utama pembangunan daerah di masa depan. Menurutnya, kesejahteraan petani harus menjadi prioritas agar masyarakat, khususnya generasi muda, kembali tertarik mengembangkan sektor pertanian.
“Kalau Banyumas berbicara potensi dan kondisi wilayah, maka masa depannya memang harus kembali ke sektor pertanian. Namun pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga anak-anak muda melihat profesi petani sebagai pekerjaan yang menjanjikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa selama ini pendapatan petani masih tertinggal dibanding sektor lain sehingga banyak masyarakat memilih meninggalkan dunia pertanian. Karena itu, pemerintah daerah mendorong transformasi pertanian melalui penyediaan bibit unggul, modernisasi alat pertanian, penguatan pascapanen, hingga sistem pemasaran yang lebih baik.
Menurut Dedy, petani seharusnya tidak lagi dibebani seluruh rantai usaha pertanian, mulai dari produksi hingga pemasaran. Ia menilai perlu adanya pembagian peran yang lebih jelas sehingga petani dapat fokus menghasilkan produk berkualitas, sementara proses pengolahan dan pemasaran didukung oleh pihak lain.
“Tugas petani adalah menghasilkan produk yang berkualitas. Setelah itu harus ada sistem yang membantu proses pengolahan, pemasaran, hingga hilirisasinya sehingga nilai tambah dapat dinikmati petani,” katanya.
Dedy juga mengungkapkan bahwa Banyumas menghadapi tantangan serius berupa tingginya usia petani. Saat ini sekitar 80 persen petani berusia di atas 45 tahun.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat regenerasi melalui program penciptaan petani milenial.
Berbagai langkah telah dilakukan, di antaranya bekerja sama dengan Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Kementerian Pertanian, membuka kesempatan pendidikan bagi anak-anak petani, serta menargetkan lahirnya minimal dua petani baru di setiap desa.
Selain itu, Banyumas mulai mengembangkan komoditas bernilai tinggi seperti melon premium dengan pendampingan teknologi budidaya, penggunaan bibit unggul, hingga penguatan pemasaran bersama mitra usaha. Pemerintah daerah juga menjalin kerja sama dengan eksportir untuk memperluas akses pasar internasional.
Dedy menambahkan, Banyumas telah memiliki sejumlah contoh keberhasilan hilirisasi, salah satunya pada komoditas gula kelapa melalui pola kemitraan koperasi yang mampu meningkatkan harga jual sekaligus menjaga stabilitas pemasaran. Menurutnya, potensi tersebut masih sangat besar karena sebagian besar bahan baku ekspor gula kelapa berasal dari Banyumas, sementara nilai ekspornya masih banyak dinikmati daerah lain.
“Ke depan, kita tidak hanya berbicara produksi pertanian, tetapi juga pengolahan, pemasaran, hingga ekspor. Di situlah nilai tambah yang harus dinikmati masyarakat Banyumas,” jelasnya.
Menyampaikan pesan Bupati Banyumas, Dedy berharap pemerintah pusat terus memperkuat dukungan terhadap daerah melalui penyediaan bibit unggul, percepatan modernisasi alat dan teknologi pertanian, serta perluasan akses pasar bagi produk-produk pertanian lokal.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan sekaligus mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
